Inilah Hukum Melanggar Fatwa Ijtima Ulama Soal Pemilihan Presiden

Share
  • 14
    Shares

Mendekati pemilihan Presiden 2019, beberapa ulama yang tergabung dalam ijtima ulama, mengadakan kesepakatan untuk mendukung salah satu paslon saat pemilihan Presiden nanti. Kegiatan tersebut tidak lain tidak bukan hanyalah bentuk strategi politik pemenangan dari salah satu paslon. Selain itu, kegiatan tersebut tentunya juga ditujukan untuk menggiring opini publik, utamanya suara masyarakat muslim yang menjadi basis suara di Indonesia. Dalam skala yang lebih luas, mungkin di luar sana banyak juga aktivitas yang dilakukan masing-masing paslon presiden dalam upaya menggiring opini publik melalui jalur ulama, pemuka agama dari agama lain dan tentunya turut menyeret organisasi keagamaan.

Memang, berkumpulnya para ulama, untuk membahas politik (praktis), secara terang-terangan, masif serta turut menghegemoni umat d ikalangan akar rumput menjadi hal baru dalam kancah perpolitikan Indonesia, dan tidak ada salahnya juga. Akan tetapi, sangat disayangkan dan menjadi suatu kesalahan serta blunder, ketika beberapa oknum justru mendesak atau memanfaatkan momentum dukungan ulama dengan bingkai sentimen agama yang pada akhirnya membuat keretakan dalam pergaulan di masyarakat,
Kalau memang yang terjadi seperti demikian, lantas, bagaimana hukum mengadakan ijtima’ ulama dalam politik praktis secara masif, ditinjau sesuai tujuan syariat?. Bagaimana hukumnya mengikuti ijtima ulama tersebut dan bagaimana kalau melanggarnya?.
Permasalahan di atas nampaknya penting untuk dikupas secara tuntas, mengingat, ada beberapa celah yang dapat menimbulkan pergeseran paradigma dan cara bergaul di masyarakat. Meskipun sudah banyak ulasan yang diberikan, akan tetapi, ulasan tersebut lagi-lagi belum dikupas secara mendalam dan benar-benar masuk ke dalam ranah akademis. Pentingnya pembahasan juga ditujukan untuk menilai, sejauh mana pengaruh persamaan identitas terhadap terciptanya iklim politik yang sejuk, dan bukan semata-mata memikirkan lumbung suara.

Jika ditinjau dari tujuan syariat, sebenarnya, apapun keputusan yang dihasilkan dalam ijtima’ ulama, dikembalikan kepada pilihan hati nurani masing-masing. Hal ini disebabkan, keputusan yang dihasilkan tidak mengikat dan tidak ada larangan. Selain itu, ketidakpastian bahwa calon satu dengan lainnya dapat memberikan dampak yang lebih baik juga menjadi sebab, keputusan yang dikeluarkan dalam ijtima’ ulama tidak wajib untuk diikuti.

Selain itu, alasan lain keputusan dalam ijtima’ ulama tidak harus diikuti adalah dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut. Kalau memang, kesepakatan ini pada masa selanjutnya menjadi bom waktu terhadap iklim perpolitikan dan pergaulan di masa selanjutnya, tentu kegiatan-kegiatan seperti ini tidak perlu dilakukan lagi, atau paling tidak cukup menjadi pembahasan di kalangan elit saja. Dan juga setelah diamati, nyatanya peran pemuka agama dalam menggiring opini publik justru banyak menimbulkan dampak negatif daripada positifnya, maka dari itu, pertemuan pemuka agama dengan cara terbuka dan masif seperti ini tidak perlu lagi dilakukan.

Alasan lain, kesepakatan ijtima’ ulama ini tidak perlu untuk dipatuhi adalah dengan melihat kebiasaan cara berpolitik kita yang pada masa-masa sebelumya tidak pernah menggunakan konsensus pemuka agama dalam menggiring keberpihakan publik. Dan lagi, misal ada kesepakatan ulama lain tentang keberpihakan suatu calon juga tidak dapat membatalkan kesepakatan ulama lainnya. Oleh sebab itu, keputusan apapun, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun tidak boleh dijadikan rujukan pakem terhadap keputusan pemilih, dan tidak dapat dibenarkan pula dalam proses penggiringan opini karena dapat menimbulkan konflik horizontal di kalangan akar rumput.
Sekali lagi, kebaikan dengan skala yang menyeluruh dan lebih luas, yaitu persatuan dan keharmonisasian dalam pergaulan di masyarakat lebih diutamakan daripada merangkul suara ulama dalam kontestasi politik yang nyatanya justru menimbulkan keretakan di dalam masyarakat.

Pada akhirnya, ijtima ulama dalam rangka memihak salah satu paslon manapun sebaiknya dihindarkan, karena sangat riskan bagi keberlangsungan pergaulan. Suara pemilih dikembalikan kepada diri masing-masing. Perlu digaris bawahi, keputusan dari ijtima’ ulama tidak wajib untuk diikuti, karena masing-masing calon juga memakai nama ulama dalam mendulang suara. Tidak dosa dan tidak pula menjadi kafir. Janganlah termakan oleh isu komunis dan antek asing. Jadilah pemilih cerdas yang melihat track record, prestasi, dan visi misi, bukan melihat paslon dengan kacamata ulama mana atau kyai mana yang mendukung paslon tersebut.

Komentar yang bijak ya, Lur

Share
  • 14
    Shares